Layanan Publik Ditargetkan Normal Bulan Ini Setelah Serangan PDN

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menargetkan layanan publik yang sempat terganggu akibat serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN) akan kembali normal pada bulan ini. Hadi menyampaikan bahwa layanan publik akan segera beroperasi penuh dengan menggunakan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 pada bulan Juli 2024.

“Dari hasil rakor, dapat saya simpulkan bahwa untuk layanan menggunakan PDNS (Pusat Data Nasional Sementara) 2 itu bisa melaksanakan pelayanan secara aktif bulan Juli 2024,” kata Hadi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (1/7/2024).

Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa seluruh kementerian, lembaga, dan instansi diwajibkan untuk melakukan pencadangan atau backup data guna mengantisipasi serangan siber di masa depan. "Setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki backup, ini mandatori, tidak opsional lagi, sehingga kalau secara operasional pusat data nasional sementara berjalan, ada gangguan, masih ada back up," ujar Hadi. Ia menambahkan bahwa data di beberapa kementerian dan instansi masih bisa diselamatkan jika pencadangan dilakukan dengan baik.

Untuk mengatasi masalah yang terjadi, pemerintah telah melakukan berbagai langkah, termasuk meningkatkan cold site menjadi hot site di Batam. Hot site adalah sistem yang memungkinkan penggunaan data cadangan di lokasi alternatif secara cepat. Selain itu, pemerintah juga berencana mencadangkan data PDNS 2 dengan menggunakan cloud yang dipantau langsung oleh Badan Siber Sandi Negara (BSSN). "Kemudian juga akan kita backup dengan cloud cadangan, cloud cadangan ini secara zonasi, jadi nanti data-data yang sifatnya umum kemudian data-data yang memang seperti statistik dan sebagainya itu akan disimpan di cloud. Sehingga tidak penuh data yang ada di PDN," jelas Hadi.

Dampak Serangan Siber

Serangan ransomware terhadap PDN pada 20 Juni 2024 lalu mengakibatkan gangguan serius terhadap sejumlah layanan publik, termasuk layanan Imigrasi. Hadi berharap, dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah, pelayanan publik akan segera kembali normal dan lebih tangguh menghadapi ancaman siber di masa depan.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi turut hadir dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kemenko Polhukam. Meskipun demikian, Budi Arie enggan berkomentar banyak mengenai perkembangan pemulihan PDN dan desakan mundur dari jabatannya. Ia hanya menyatakan bahwa pihaknya terus mengupayakan pemulihan dan segera mengeluarkan Keputusan Menteri yang mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan daerah memiliki data cadangan. “Kita usahakan pemulihan,” kata Budi Arie kepada awak media.

Pentingnya Pencadangan Data

Budi Arie menegaskan bahwa Kementerian Kominfo telah menyediakan fasilitas pencadangan data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 1 di Serpong dan PDNS 2 di Surabaya. Namun, dari total kapasitas 5.709 Virtual Machine (VM) di PDNS Surabaya, hanya sekitar 28,5 persen atau 1.630 VM yang telah tercadangkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak tenant yang belum melakukan pencadangan data secara optimal.

Budi Arie juga mengakui bahwa kendala anggaran dan kesulitan dalam menjelaskan urgensi backup kepada otoritas keuangan atau auditor menjadi tantangan bagi tenant dalam melakukan pencadangan data. "Namun dengan Keputusan Menteri ini, pencadangan data akan menjadi wajib, bukan lagi opsional," tegasnya.

Kondisi Terkini dan Langkah Selanjutnya

Serangan ransomware yang terjadi sepekan lalu telah mengunci dan menyandera data milik 282 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang tersimpan di PDN. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh tim dari Kementerian Kominfo, BSSN, Polri, dan Telkom selaku pengelola PDN, data-data tersebut belum berhasil dipulihkan. Pemerintah akhirnya mengakui bahwa data yang terkena ransomware tidak dapat direcovery dan akan menggunakan sumber daya yang masih tersisa untuk mengembalikan layanan publik ke kondisi normal.

"Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki,” ujar Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko, Rabu (26/6/2024).

Dengan segala upaya yang telah dilakukan, pemerintah optimis bahwa layanan publik akan segera kembali normal dan lebih siap menghadapi ancaman siber di masa mendatang.

Serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional telah memberikan pelajaran penting bagi pemerintah tentang pentingnya pencadangan data yang lebih baik dan sistem keamanan siber yang lebih kuat. Dengan langkah-langkah pemulihan yang sedang berjalan, diharapkan layanan publik akan segera kembali normal dan lebih tangguh dalam menghadapi ancaman siber di masa depan. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur dan kebijakan keamanan data guna menjaga keberlanjutan layanan publik yang vital bagi masyarakat.