Ajaib Sekuritas Kolaborasi dengan Polri, Dukung Cyber Security

Ajaib Sekuritas jalin kemitraan dengan Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri guna memajukan teknologi dan meningkatkan keamanan di Indonesia. Kolaborasi ini ditandai dengan audiensi yang dilakukan antara Direktur Utama & Co-Founder Ajaib Group Anderson Sumarli dan Komisaris Utama Ajaib Group Andi Gani Nena Wea dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pertemuan tersebut dilaksanakan pada Kamis (11/11/2021) dan dihadiri pula oleh beberapa pejabat Polri lainnya. Pada kerja sama ini, Anderson berharap melalui teknologi yang dimiliki Ajaib Group pihaknya dapat membagikan keahlian dan pengalamannya untuk meningkatkan cyber security.

Fintech yang baru menyandang gelar unicorn ini sendiri pun dinilai selalu mengedepankan penggunaan teknologi untuk menjaga sistem keamanan dalam melakukan transaksi melalui aplikasi Ajaib. Oleh karena itu, harapannya teknologi yang dimiliki pun bisa turut mendukung keamanan siber Indonesia.

“Mulai dari cyber hygiene, yaitu membangun kebiasaan untuk menjaga keamanan data pribadi masing-masing dan melindungi diri dari tindakan kejahatan siber, sampai pengaplikasian teknologi keamanannya,” kata Anderson dalam keterangan tertulis, Senin (15/11/2021).

Anderson pun menyebut bahwa selama beberapa tahun terakhir, tingkat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi semakin tinggi, terutama di sektor keuangan. Oleh karena itu, pemerintah, pihak keamanan, dan para pelaku usaha harus dapat menyadari pentingnya keamanan data dan cyber security.

Ia menjelaskan bahwa semua pihak didorong untuk dapat menciptakan penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, andal, serta terpercaya. Lalu, untuk memajukan dan menumbuhkan ekonomi digital, para pelaku usaha juga dituntut untuk meningkatkan daya saing dan inovasi siber, juga membangun kesadaran dan kepekaan terhadap ketahanan dan keamanan nasional di ruang siber.

“Kolaborasi antara Polri dan Ajaib diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam kemajuan teknologi cyber security di Indonesia kedepannya,” pungkas Anderson.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap bahwa mereka akan mengeluarkan kebijakan khusus berkaitan dengan panduan melawan serangan siber. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi potensi risiko serangan siber di tengah digitalisasi keuangan yang marak.

“Kita melihat dan sudah mulai kejadian ransomware, mereka kunci perbankan. Kami ingin berikan perlindungan dua sisi kepada bank dari serangan hacker dan perlindungan kepada nasabah,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana baru-baru ini.

Heru pun menyampaikan bahwa risiko lain yang ada di tengah tren digitalisasi keuangan adalah serangan kebocoran data. Maka dari itu, penting bagi pelaku industri keuangan untuk dapat mengamankan data nasabah dan pelaku industri itu sendiri.