Waspada! Penipuan Coretax Pajak Marak, Ini Modusnya!

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan sistem Coretax. Sejak diperkenalkan, sistem pajak canggih ini telah disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menipu wajib pajak dengan berbagai cara.

DJP menegaskan bahwa mereka tidak pernah meminta data pribadi, verifikasi melalui telepon, WhatsApp, atau mengunduh aplikasi dalam format APK. Oleh karena itu, wajib pajak diminta untuk tidak mudah percaya terhadap permintaan yang mengatasnamakan DJP tanpa verifikasi resmi.

Modus Penipuan Mengatasnamakan Coretax Pajak
Coretax adalah sistem administrasi perpajakan yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 31 Desember 2024 dan mulai dapat diakses oleh wajib pajak sejak 1 Januari 2025 melalui situs resmi www.pajak.go.id/coretaxdjp. Namun, seiring dengan peluncurannya, muncul berbagai modus penipuan yang memanfaatkan nama sistem ini.

DJP telah merilis berbagai pengumuman dan siaran pers untuk memperingatkan masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun, modus-modus penipuan yang kerap dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab meliputi:

1. Phishing
   Modus ini dilakukan dengan cara pelaku mengaku sebagai petugas DJP melalui telepon, email, atau pesan teks. Mereka berusaha mengelabui korban agar memberikan informasi pribadi seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), password akun pajak, atau data perbankan.
2. Pharming
   Pelaku mengarahkan korban ke situs web palsu yang menyerupai situs resmi DJP. Jika korban memasukkan data pribadi ke dalam situs tersebut, informasi tersebut dapat dicuri dan disalahgunakan.
3. Sniffing
   Dalam modus ini, penipu menggunakan teknik peretasan untuk mencuri data dari perangkat korban. Mereka dapat mengakses aplikasi keuangan atau pajak yang berisi informasi penting.
4. Money Mule
   Pelaku menjebak korban untuk mentransfer uang ke rekening tertentu dengan alasan pembayaran pajak atau pengembalian pajak palsu.
5. Social Engineering
   Teknik ini dilakukan dengan memanipulasi psikologis korban agar secara sukarela memberikan informasi penting tanpa menyadari bahwa mereka sedang ditipu.

DJP: Jangan Unduh Aplikasi Palsu atau Klik Link Mencurigakan
DJP menegaskan bahwa implementasi Coretax telah dimanfaatkan oleh oknum penipu untuk melancarkan aksi mereka. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak melayani permintaan yang tidak sesuai dengan prosedur resmi DJP, seperti:

• Panggilan telepon atau pesan WhatsApp yang meminta update data, pembayaran pajak, atau klaim pengembalian pajak.
• Permintaan untuk mengunduh aplikasi berformat APK terkait pajak.
• Permintaan mengunduh aplikasi m-Pajak palsu.
• Link mencurigakan yang menyerupai domain pajak.go.id.
• Permintaan pembayaran bea materai atau transfer dana dengan alasan administratif.
• Email dari domain selain pajak.go.id yang meminta akses atau mengunduh lampiran.

Jika menerima permintaan semacam ini, masyarakat dapat mengabaikannya dan segera melakukan konfirmasi ke DJP melalui kanal resmi yang tersedia.

Cara Melaporkan Penipuan Pajak
Masyarakat yang menemukan atau menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan DJP dapat melakukan konfirmasi dan pengaduan melalui beberapa saluran berikut:

Kanal Resmi DJP:

1. Kantor pajak terdekat.
2. Kring Pajak di nomor 1500200.
3. Faksimile di (021) 5251245.
4. Email ke [email protected].
5. Akun media sosial X (@kring_pajak).
6. Situs pengaduan: https://pengaduan.pajak.go.id.
7. Live chat melalui situs www.pajak.go.id.

Kanal Pengaduan Kementerian Komunikasi dan Digital:

1. Aduan nomor telepon penipu: https://aduannomor.id.
2. Aduan konten, tautan, atau aplikasi penipuan: https://aduankonten.id.

Mengapa Wajib Pajak Harus Waspada?
Meskipun modus penipuan ini bukanlah sesuatu yang baru, maraknya kasus ini kembali meningkat setelah peluncuran Coretax. Para penipu memanfaatkan minimnya pemahaman wajib pajak tentang sistem baru untuk menjalankan aksi mereka. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi informasi sebelum menindaklanjuti permintaan yang mengatasnamakan DJP.

Untuk menghindari menjadi korban, wajib pajak disarankan untuk selalu:

1. Mengakses layanan pajak hanya melalui situs resmi DJP.
2. Tidak memberikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak dikenal.
3. Memastikan setiap permintaan administrasi perpajakan sesuai dengan prosedur resmi DJP.
4. Menghindari mengunduh aplikasi di luar sumber resmi DJP.
5. Segera melaporkan setiap indikasi penipuan ke saluran resmi DJP.

Untuk melindungi diri dari penipuan, wajib pajak harus selalu waspada, tidak mudah percaya, dan segera melaporkan setiap aktivitas mencurigakan. Dengan langkah pencegahan yang tepat, masyarakat dapat menghindari risiko kehilangan data atau kerugian finansial akibat aksi penipuan yang mengatasnamakan DJP.

Sebarkan informasi ini agar semakin banyak orang yang terlindungi dari kejahatan siber!