Implementasi Big Data Bisa Bantu Pemerintah Buat Kebijakan

Saat ini, Indonesia sudah memasuki era revolusi industri 4.0 yang mengharuskan berbagai organisasi untuk melakukan transformasi digital. Teknologi 4.0 mulai dari komputasi awan, big data, kecerdasan artifisial, hingga IoT (Internet of Things) menjadi teknologi yang digunakan untuk mendukung transformasi digital.

Namun, dari seluruh teknologi tersebut big data menjadi hal paling dasar yang dibutuhkan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ilham Akbar Habibie, Executive Chairman Wantiknas dalam webinar bertajuk Big Data Analytics dalam Pengambilan Kebijakan, Senin (16/11/2020).

“Big data menjadi dasar untuk penggunaan teknologi 4.0 lainnya, implementasi big data terutama sangat berguna untuk teknologi kecerdasan artifisial,” kata Ilham.

Selain berhubungan dengan teknologi, big data pun juga menjadi hal yang penting untuk digunakan dalam hal pengambilan keputusan di berbagai organisasi dan perusahaan, termasuk di dalamnya juga pemerintah.

Maka pada webinar yang juga merupakan bagian dari rangkaian acara Government 4.0 Week ini, hadir perwakilan dari Indosat Ooredoo yang merupakan perusahaan telekomunikasi dengan pengalaman pengelolaan big data selama lima tahun terakhir ini.

Menurut Julian Irawan, VP Big Data Solutions Indosat Ooredoo, ada tiga alasan utama mengapa penggunaan big data sangat diperlukan di era industri 4.0 saat ini.

“Pertama, 80% data saat ini hadir dalam format yang unstructured dengan volume yang besar dan kecepatan yang tinggi sehingga tidak bisa ditransformasi dan dianalisis dengan Data Warehouse yang tradisional. Maka diperlukan big data untuk membantu hal ini,” kata Julian.

Alasan kedua, mengutip dari penjelasan Ilham Habibie sebelumnya, big data diperlukan sebagai fondasi untuk mencapai tingkatan kecerdasan buatan. Julian pun menjelaskan, big data menjadi fondasi untuk kecerdasan buatan dalam hal machine learning agar perkembangannya pun bisa maksimal.

Pada alasan ketiga, big data bisa menciptakan peluang yang baru, mulai dari pendapatan baru, layanan baru yang lebih baik, hingga penghematan biaya dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan.

“Big data memberikan peluang-peluang baru yang bisa dieksplorasi, bahkan bisa menghemat biaya bagi perusahaan-perusahaan yang ada sekaligus meningkatkan layanan untuk kepuasan pelanggannya,” tutur Julian.

Namun menurut Julian, tentu pelaksanaan implementasi big data ini perlu dilakukan dengan deskripsi yang detil di organisasi yang akan menggunakannya. Perlu dipahami bahwa big data adalah suatu hal yang didorong oleh bisnis, bukan teknologi. Maka dari itu, tantangan bisnis yang dihadapi pun harus diliat sebagai peluang dan bukan masalah.

Ketika berhubungan dengan pengambilan kebijakan, maka jelas akan memiliki hubungan dengan kebijakan yang diambil pemerintah. Pada hal ini, Julian mengatakan bahwa ada beberapa aspek yang harus diperhatikan sebelum pemerintah mengimplementasikan big data untuk pengambilan kebijakan, mulai datri sudut pandang public, kepemilikan data, serta kebijakan yang dihasilkan.

“Pemerintah dalam melakukan implementasi big data untuk kebijakan, harus memperhatikan masukan-masukan dari masyarakat atau stakeholder yang bersangkutan. Maka diperlukan roadmap atau peta jalan untuk implementasi ini,” jelas Julian.

Lebih lanjut, Julian juga menyebut pemerintah harus memiliki regulasi yang jelas mengenai kepemilikan data. Menurutnya, hal ini menjadi aspek yang krusial terutama mengenai perlindungan data yang bersifat pribadi untuk menghindatri hal yang tidak diinginkan.

Kebijakan yang diambil pun harus jelas dan bermanfaat untuk public, serta diterapkan secara efektif dan efisien. Implementasi big data yang baik di pemerintah bisa menjadi dasar pengambilan kebijakan dan menyempurnakan kebijakan itu sendiri.

Indosat Ooredoo sendiri telah menawarkan berbagai solusi big data, mulai dari pelacakan kontak COVID-19, analisis mobilitas, marketing digital, telco credit scoring, hinga ID Verificiation/KYC untuk identifikasi pelanggan bagi perusahaan.